KEKUASAAN+KEKUATAN=KEADILAN HUKUM (eliminate violence and vigilantism)

Oleh sebab Ketidakadilan menjadikan Anarkis atau Kekerasan, hal ini bisa disebut sebagai bentuk perilaku cenderung agresif untuk melakukan perilaku yang menyakiti dan merusak.

Umumnya yang berkaitan dengan semua kewenangan karena Kekuasaan dan Kekuatannya  dibatasi oleh hak dan tanggung jawab, aksi tanpa mengindahkan keabsahan atau tindakan kesewenang-wenangan itu dapat pula dikategorikan dalam rumusan kekerasan. Dengan memahami betul-betul dimana hak-hak dan sebatas mana tanggung jawab kita sebagai makhluk sosial maka kekerasan bisa dicegah sedini mungkin, tentunya dengan kesadaran akan dampak yang dapat merugikan semua pihak termasuk diri sendiri.

Anarkis atau Kekerasan ada pada: ketimpangan sosial; masyarakat perkampungan, antar sekolah., ketidaktahuan (buta hukum); salah tangkap oleh aparat si korban ternyata buta hukum, pembantu dianiaya majikan, jadinya..???., toleransi kelompok (kepentingan); antar Gank atau kelompok LSM., dan sangat bahaya  karena Kekuasaan dan Kekuatannya; kasus LAPAS Cebongan Sleman Yogyakarta. Tengok pula kekerasan pada rumah tangga, anak, perempuan, perang (bentrok) antar kampung/suku, kelompok Lembaga Swadaya Masyarakat, kelompok aparat (TNI VS POLRI), aparat terhadap masyarakatnya, Negara pada rakyatnya, dan banyak lagi.

Pelanggaran, kejahatan atau Kekerasan antara lain: dapat pula berupa pelanggaran yang menyebabkan atau dimaksudkan untuk menyebabkan penderitaan, merusak alam atau menyakiti orang lain dan binatang.  Kekerasan yang menyebabkan cacat seumur hidup. Kekerasan (pelanggaran) pada penebangan hutan yang mengakibatkan tanah longsor, banjir berakibat hilang harta benda dan korban nyawa. Kekerasan kepada binatang ; pembantaian orang utan dikalimantan, gajah di lampung, harimau Sumatra.

Semua sudah menjadi hiasan berita tanpa sensor, menjadi santapan sehari-hari bersama anak-anak kita, kaum dewasa dan orang tua. Ini sangat dimungkinkan oleh sebab perilaku tanpa nurani/moral, seperti : Kesadaran hukum tanpa Attitude, Ilmu Pengetahuan tanpa Manfaat, Ibadah tanpa keikhlasan, Politik tanpa Estetika dan Etika.

Sebagai Negara yang berlandaskan PANCASILA  dan UUD 1945, semua kembali pada kesunggguhan dan keberanian pemimpin negeri ini menggunakan; kekuasaan dengan kekuatannya untuk menjaga kestabilan politik & ekonomi, ketertiban, keamanan dan kesejahteraan yang berkeadilan bagi rakyatnya.  Rakyatnya dibutuhkan kepedulian atas kesadaran pribadi memelihara kenyamanan lingkungan sekitar.

POLITIKUS PERUSAK POLITIK Dari Wisma Atlet-Hambalang ke Premanisme & banyak kasus

“Politik Persekongkolan Jahat kooperatif dengan dunia usaha, Lembaga Negara, Lembaga Independen sampai ke Preman (menunggangi). Politik parkir  di kekuasaan, gagal total memenuhi kebutuhan mensejahterahkan & menciptakan rasa keadilan masyarakat”.

Mari kita telaah konstribusi pelaku politik ; Politikus & Kekuatan Modal (penyandang dana) dalam masyarakat dan tata bernegara. Dimana sisi attitude politikus sangat lemah dalam bermanuver guna meraih ambisinya, karena selalu memanfaatkan popularitas & pencitraan tanpa cermin sebagai alat propaganda, mengerahkan segenap kemampuan diri (phisik & materi) kalau dia adalah orang yang tepat, pantas untuk dipilih dan dipercaya/amanah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Setelah pencapaian diraih pada saatnya (menduduki jabatan) gaya politik pencitraan tetap dipertontonkan ke publik dibarengi dengan cara pertemanan kepentingan demi pemenuhan kepuasan pribadi menjadi utama. Dampaknya kerja kolektif berfaedah mati suri.

Apakah mereka pernah belajar atau paham arti sebenarnya berpolitik? Secara sederhana Politik adalah seni dan atau ilmu untuk meraih kekuasaan  dengan cara individu atau bersama-sama secara konstitusional maupun nonkonstitusional. Diperlukan kesadaran berakhlaq tinggi dan pemahaman mendalam dalam mengaplikasikan arti, maksud dan tujuan berpolitik itu sendiri.  Politikus diperlukan kecerdasan yang berkarakter baik, lincah, cermat membaca situasi kondisi kebutuhan rakyatnya. Bukan sekedar pencitraan mempertahankan popularitas. Kekuatan Modal dibutuhkan keikhlasan luar biasa juga kontrol terencana kedepan bagi identitas PARPOL, politikus dan kekuatan modal berkolaborasi  demi kemaslahatan Bangsa dan Negara Republik ini. Karena biaya yang dikeluarkan penyandang dana tidaklah kecil untuk  pergerakan roda partai, bukan malah membuka dan atau menciptakan peluang persengkokolan jahat. “Harus saya katakan dengan jujur, PARPOL  kurang berperan dalam hal yang bersifat strategis kebangsaan”, kata Din Syamsudin ketua PP Muhammadiyah, mencontohkan. (kompas, Senin 11 Maret 2013)  

Dalam sebuah organisasi politik sangat dibutuhkan support members (dukungan anggota), kekuatan politik yang hakiki ada pada people power (dukungan rakyat), bukannya people freeman alias masyarakat preman. Iklim politik sekarang bermuara pada kekuasaan semata, kandas mengalokasikan kesejahteraan dan rasa keadilan di masyarakat. “Lagipula politik menyangkut kegiatan berbagai-bagai kelompok termasuk partai politik dan kegiatan orang-orang (individu)”*);  maka wajib hukumnya bagi pelaku poltik memenuhi aspirasi rakyat guna memelihara ketentraman lahir & bathinnya. “Politik selalu menyangkut tujuan-tujuan dari seluruh masyarakat (public goals), dan bukan tujuan pribadi seseorang (private goals)”**); pada tahap masuk kedalam aktifitas organisasi dan atau lembaga kenegaraan seseorang diharapkan berkreasi inovatif membangun.

Idealnya bila ingin menjadi seorang pemimpin, jadilah pelaku politik yang miskin bergelimang harta, dalam arti manfaatkan kekayaan untuk  memakmurkan rakyatnya. Harta sangat dibutuhkan bukan untuk dipamerkan. Ketimpangan sosial, rasa keadilan dan korupsi mendapat porsi skala prioritas sebagai misi yang harus dituntaskan, kemakmuran bangsa menjadikannya visi politik kedepan. Dibutuhkan orang kaya yang bersedia miskin demi rakyatnya. “Sayidina Usman bin Afan RA memilih tantangan kaya. Karena lebih berat, tapi bagi beliau bisa lebih besar pahalanya. Ketika zuhud (tidak terlalu mencintai dunia secara berlebihan) bersanding dengan kaya, maka yang muncul adalah kedermawanan yang luar biasa”.

Contoh Politik Persekongkolan Jahat:  Kasus Century berlanjut dengan Wisma Atlet kini Hambalang dan banyak kasus  persengkokolan jahat lainnya yang dilakukan oleh perorangan maupun berjamaah; kasus cek pelawat Gubernur Bank Indonesia, Simulator SIM LANTAS POLDA dan perhatikan penangkapan atas seorang terindikasi preman sekaligus ketua umum organisasi kemasyarakatan beserta kelompoknya di Jakarta nampak jelas dibela oleh PARPOL. Tengok juga kasus Daging Sapi dan melonjaknya harga Bawang saat ini, ujung-ujungnya Negara merugi rakyat sengsara. Melihat tabiat/karakter pejabat eksekutif (politikus), aparatur pemerintah dan anggota kepolisian seperti ini, apa jadinya dunia perpolitikan, iklim usaha dan tertib hukum masyarakat pencari keadilan  dengan segala kebutuhan pelayanan didalamnya? Sebagai penjaga ketertiban dan keamanan wilayah yang sangat bersinggungan dengan politik, bagaimana jadinya masa depan PARPOL dan Kepolisiannya? PARPOL alat mencapai kekuasaan sementara kepolisian pengawal jalannya proses kekuasaan, bila keduanya bersekongkol?! Walluhualam Bishawab.

Politik Pembiaran pantas dimatikan, Politik Kepedulian layak dihidupkan, peran masyarakat dan penguasa atas perilaku politik persekongkolan jahat; koruptor, premanisme, anarkis, pelecehan sex dan asusila bagai benalu yang  tumbuh subur dalam organisasi politik dan kemasyarakatan. Syah-syah saja setiap orang mendirikan sebuah organisasi politik atau kemasyarakatan, sepanjang  Anggaran Dasar Rumah Tangga (ADRT) organisasi sejalan dengan Undang-undang Dasar dan Hukum yang berlaku di Indonesia. Terbentuknya organisasi pasti memiliki maksud dan tujuan mulia, bukan malah dijadikan perisai dalam kerangka melegalisir suatu tindak pelanggaran atau kejahatan .  Verifikasi ketat dan selektif pada setiap pengajuan pembentukan organisaasi baru, sistem kontrol efektif pada organisasi yang telah ada dimana perlu dibuatkan aturan main baru.  

Gawatnya lagi bila individu tersebut merasa tidak bersalah, apabila bersentuhaan dengan masalah hukum maka sulit disentuh. Mulai dari seorang pejabat swasta atau negara, karyawan, aktivis pembela rakyat, tokoh muda, tokoh Agama, selebritis, ekonom, ahli hukum sampai ahli nujum ikut berpolitik praktis, terjebak menjadikan merosot kredibilitas moralnya. Kenyataan pula masyarakat kecilpun tanpa sadar ikut berpolitik kotor seperti ; politik uang (pemanfaatan golongan rakyat kurang mampu) pada PEMILUKADA umumnya kekuatan modalah yang akan timbul sebagai pemenang.

Ingat; Hukum mungkin Buta dalam Terang tapi dapat Melihat di Gelapan. Mata awam masyarakat telah berasumsi bahwa umumnya organisasi politik dan lembaga swadaya masyarakat semata-mata untuk pencapaian kekuasaan bagi pemuasan kebutuhan diri dan golongannya. Tidak diketemukan adanya pencapaian kebutuhan bagi pemuasaan masyarkat yang dilindungi dan diayomi.

Pengalaman  pribadi: sebagai peserta Musyawarah Nasional Serikat Pekerja (MUNAS SP) di perusahaan swasta tempat saya bekerja, mereka (pengurus DPP & Panitia) layak disebut sebagai politikus ulung, kenapa? loby politik sudah dimulai saat awal keberangkatan di Bandara Udara. Pemangkuan jabatan pengurus SP demi pengamanan jabatan/karir  perorangan dan kelompoknya menjadi tujuan utama, politik uang menjadi kebutuhan, aspirasi karyawan tuk bersinergi dengan manajemen menjadi terabaikan.  Intervensi manajemen bagi pengamanan usahanya terasa  kental dalam perjanjian kerja bersama. Kasian..mereka tidak paham memaintance  mesin  organisasi SP yang baik dan benar, cara mengayomi karyawan. Ketidakberesan terlihat sejak awal, permainan terkesan memalukan; mulai dari cara membuka, memimpin sidang, loby suara sampai dengan pentupan MUNAS. Saya  sedikit terhibur, dengan aroma demokrasi walaupun hanya terlihat saat pemilihan ketua SP, peserta idealis tetap bersemangat pejuang walau akhirnya kalah. Miris memang sang Direksi berucap bangga; “ini adalah MUNAS paling demokrasi, tidak ada lagi kedua kubu yang berseberangan, sangat demokratis, semoga kedepan kita semakin baik”. Inikah cermin kecil masyarakat yang ikut-ikutan(termasuk dunia usaha tentunya) ?

Saya tidak yakin 1000% kalau ada organisasi politik berkomitmen pada misi dan visi untuk pemenuhan hal-hal kemudharatan. Namun bila terus berkelanjutan dengan mesin organisasi politik yang kuat tersebut tapi diisi bahan bakar kemunafikan, maka penyampaian aspirasi rakyat lewat PEMILU sama artinya kita telah beriventasi emas 24 karat = 99% bagi pemakjulan / melegalisir kejahatan berpolitik. Pencoblosan menjadikan santapan dosa bagi rakyatnya, sementara dosa dijadikan penyedap rasa bagi pelaku politik. Mungkinkah ini dampak akibat pembelajaran yang diberikan politikus pada rakyatnya? Pemerintah harus terbuka, berani dan tegas membubarkannya bila diketemukan adanya organisasi menyimpang dalam kehidupan dimasyarakat. Reformasi Mei 1998 telah berlalu tapi masih ada waktu bagi kita untuk berbuat sesuai tuntutan Reformasi 1998, selama niat baik dan aksi perilaku positif ditradisikan untuk memajukan Negeri ini.  SEMANGAT PERUBAHAN!!!

Dunia perpolitikan telah dinodai justru menjadi tontonan rating tertinggi, estetika politik bermoral tersimpan rapi dalam lemari besi…ini kenyataan!!!, bahwa lebih mudah menimbulkan perselisihan dari pada menghasilkan kejelasan pemikiran dan pemahaman atas sebuah kasus, untuk diselesaikan secara kesatria politik.  Lebih mudah membentuk kepentingan pribadi dan golongan ketimbang menjadikan masyarakat cerdas yang bernurani. Semoga Jayalah Bangsa-Ku Majulah Negeri-Ku…Indonesia Tanah Airku Tercinta.

Saya persembahkan sepenggal lirik lagu “Asik ga Asik dari Iwan Fals” ;

“Dunia politik penuh dengan intrik

Cubit sana cubit sini itu sudah lumrah

Seperti orang pacaran Kalau nggak nyubit nggak asik

Dunia politik penuh dengan intrik

Kilik sana kilik sini itu sudah wajar

Seperti orang adu jangkrik Kalau nggak ngilik nggak asik

Rakyat nonton jadi supporter

Kasih semangat jagoannya

Walau tau jagoannya ngibul Walau tau dapur nggak ngebul

Dunia politik dunia bintang

Dunia hura hura para binatang

Berjoget dengan asik”.

*-**)Dasar-dasar ilmu politik; Miriam Budiardjo.